Pelapor Khusu PBB untuk Kesehatan Akan ke Papua Akhir Maret

Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, Dainius Puras direncanakan mengunjungi Papua, 29-31 Maret 2017.
Rencana kedatangan Puras disambut baik legislator Papua, Laurensuz Kadepa, anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Luar Negeri.
Politisi Partai NasDem itu mengatakan, selama di Papua, Puras akan mengunjungi beberapa tempat.
"Saya minta pemerintah pusat memberikan akses yang luas kepada pelapor khusus itu untuk bekerja lebih bebas tanpa intimidasi atau apapun. Ini demi nama baik bangsa ini di mata dunia," kata Kadepa ketika menghubungi Jubi, Senin (6/3/2017).
Ia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kunjungan pelapor khusus PBB itu, dan pemerintah tidak menghalangi Puras ke Papua.
"Pesan saya untuk masyarakat Papua dan semua organisasi yang ada, tetap menciptakan situasi yang aman. Pelapor khusus PBB ke Papua butuh ketenangan. Butuh data dan ketenangan untuk melihat situasi Papua," ujarnya.
Sehari sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy meminta seluruh komponen rakyat Papua di tanah Papua mempersiapkan diri menerima kehadiran pejabat PBB.
“Kedatangan kedua pelapor khusus PBB tersebut akan terkait erat dengan situasi dan kondisi HAM yang terjadi di Tanah Papua. Data-data teraktual sudah diterima baik secara langsung maupun melalui berbagai jaringan advokasi HAM di seluruh dunia,” kata Yan Christian Warinussy.
Warinussy menjelaskan kedatangan kedua pelapor khusus PBB tersebut harus disambut dan disiapkan dengan baik oleh semua komponen rakyat Papua.
Warinussy mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi kedua pelapor khusus PBB tersebut untuk bertemu dengan seluruh komponen rakyat sipil (adat) dan para korban pelanggaran HAM serta berbagai institusi yang terkait di Tanah Papua.
Pekan lalu, kepada Jubi di Jenewa, asisten pelapor khusus bidang kesehatan, Dolores Infante menyampaikan kedatangan pelapor khusus antara lain akan mengunjungi pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum.
"Kesehatan ibu dan neomaternal, kesehatan anak-anak, sistem imunisasi, kesehatan mental dan emosional merupakan bagian yang penting dalam kunjungan ini," kata Dolores.
Dainius Puras dan Dolores dijadwalkan bertemu dengan kelompok masyarakat sipil Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Maret. Lalu berkunjung ke Papua pada tanggal 29-31 maret dan lalu kembali ke Jakarta.
Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa, Irwansyah Mukhlis, mengatakan kunjungan Pelapor Khusus ini merupakan komitmen Indonesia untuk memperbaiki situasi Hak Asasi Manusia di Papua sekaligus menunjukkan kepada PBB, Indonesia bisa bekerjasama dalam prosedur dan mekanisme yang dimiliki oleh PBB.
“Kalau kunjungan pelapor khusus ini aman dan lancar, berikutnya bisa kita undang lagi pelapor khusus lainnya untuk dating ke Papua,” kata Irwansyah.
Sejak tahun 2000, dua pelapor khusus telah datang berkunjung ke Papua. Pada tahun 2007, Hina Jilani, pelapor khusus PBB untuk Pembela HAM berkunjung ke Papua. Ia sempat bertemu dengan komunitas masyarakat sipil Papua dan korban-korban pelanggaran HAM di Papua. Lalu pada tahun 2008, Manfred Nowak, pelapor khusus PBB bidang penyiksaan berkunjung ke Papua dan menemui beberapa korban penyiksaan.
Meski demikian, tidak semua pelapor khusus yang ingin berkunjung ke Papua diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Dua pelapor khusus yang tidak mendapatkan izin berkunjung ke Papua dalah David Kaye, pelapor khusus bidang kebebasan berskpresi pada tahun 2015 dan Frank LaRue, pelapor khusus bidang yang sama pada tahun 2013. (*)

 http://tabloidjubi.com/artikel-4326-pelapor-khusus-pbb-untuk-kesehatan-akan-ke-papua-akhir-maret.html

Evidence of Violence by Indonesia Militerism to West Papua People (BUKTI KEKERASAN INDONESIA TERHADAP PAPUA)

Violence against people of Papua are becoming increasingly, the violence typically occurs among adolescents / youth where as the backbone of the nation of Papua.

Now the day to day life did not feel pleasant and peaceful as it should be free in the land of his ancestors, space to move increasingly limited, mouth always was silenced for the muzzle, hot iron and rattan rope

Have been killed and many now live in the sheets family name and history as a nation that is fair and equitable to the dignity as well as other nations around the world.

Some evidence I upload the photos that have this as evidence of a million human rights violations have been made by Indonesia to the people of Papua.

we also want to live, we also want to be free we also want to build our own nation as nations - other nations in the world.

We are brothers and sisters listen to the cries and screams of the Papuan nation and get on to others so that every person and of the heart open to discuss the issue of Papua in the International Agenda in order to encourage problem solving Papua Namely REFERENDUM.

Kekerasan terhadap orang papua semakin hari makin meningkat , kekerasan tersebut biasanya terjadi dikalangan remaja / pemuda yang mana sebagai tulang punggung Bangsa Papua .

Kini hari kehari hidupun tak terasa menyenangkan dan damai  sebagaimana harus bebas ditanah leluuhurnya ,  ruang gerak untuk beraktivitas semakin terbatas , mulut selalu terbungkam untuk oleh moncong senjata , besi panas dan tali rotan

Telah banyak sudah yang dibunuh dan kini tinggal nama dilembaran keljuarga dan sejarah sebagai sebuah bangsa yang adil dan bermatabat serta merata dengan bangsa lain diseluruh dunia.

Beberapa bukti foto yang telah aku uploadkan ini menjadi barang bukti dari sejuta pelanggaran HAM yang telah dilakukan indonesia kepada orang papua.

kami juga mau hidup , kami juga mau bebas kami juga ingin membanngun bangsa kami sendiri seperti bangsa - bangsa lain di belahan dunia . 

Mohon saudara-saudari dengarkanlah tangisan dan jeritan bangsa Papua ini dan teruskanlah kepada sesama agar setiap orang dan negara membuka hati untuk membicarakan masalah Papua di Internasional guna mendorong Agenda penyelesaian masalah Papua Yaitu REFERENDUM .

Sewaktu-Waktu, AS Telah Siap Kirim Pasukan untuk Memerdekakan Papua

INDOSEJATI- Asing akan tetap melibatkan diri dengan urusan Papua. Itulah yang menjadi perhatian Hariyadi Wirawan ketika diwawancarai itoday.

Asing terlibat karena persoalan Papua tidak pernah selesai, tutur pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang, jelas mengikuti skenario kemerdekaan Kosovo, yang berhasil memerdekakan dirinya dengan bantuan lembaga internasional. Hal ini terlihat dengan didaftarkannya kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jika asing melihat masalah Papua sebagai sebuah isu internasional yang hangat, dan menganggap Indonesia tidak peduli. Maka kesempatan Papua untuk merdeka akan semakin besar, jelasnya.

Hariyadi mengingatkan, keberadaan AS di Darwin, Australia, walau sebenarnya adalah untuk membendung Cina, tetapi jika masalah Papua semakin memanas, dan memperoleh pengakuan lembaga internasional sebagai sebuah negara merdeka, maka pangkalan AS di Darwin akan menjadi pangkalan yang bersifat multifungsi.

AS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menolak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak, kata Hariyadi.

Apa yang dikatakan Hariyadi mengenai ancaman pangkalan AS di Darwin memang tidak bisa dianggap enteng. Sebab posisi Darwin sangat untuk mendukung posisi AS di ASEAN dan Laut Cina Selatan, atas Cina dan Rusia.

Tidak hanya itu, posisi Darwin juga memudahkan AS untuk mengirimkan pasukannya dengan menggunakan kapal selam dan kapal induk, ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia Pasifik.

Bagi Hariyadi, alasan mengapa masalah Papua tidak pernah selesai, karena pemerintah selalu menggunakan cara represif dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan cara pendekatan lainnya kurang maksimal, sebab tim yang dibentuk selalu saja tidak bekerja dengan semestinya.

Surat Untuk Presiden AS

A letter to President of United states Donal Trumb

Hello Ms Trumb , Have a nice Day  , We the people of West Papua Greetings to you on your chosen like as President.

You Garden of PT Freeport Mc Moran in Papua at Timika Regency is a place to build murdered , tortured and  Raped by militerisme Indonesia to our people without wrong anything.

So now we wanna you take back you Permit efforts from Here and close it , cause along time we people were suffering in our motherland.

Close Freeport and give our Rights , Papuans people never free in everything we do , soon make REFERENDUM again on the land of West Papua cause just It is A solution of Democratic west Papua

We always against Indonesia Government because no same with our want..

FREE WEST PAPUA

LAWAN LAWAN LAWAN LAWAN

Salam Revolusi
Salam Juang
Salam Koteka

Salam Generasi Terlantar ( Getar )

'' Usir '' Indonesia Pulang

kami tak tahu cara untuk berjuang and bersuara. tetapi kau selalu memberi petunjuk mendorong kami untuk selalu bersuara dan berjuang terimakasih negara tetangga indonesia , karena dengan doronganmu seluruh pelosok tanah air sedang memerhatikan masalah Papua , sehingga yang diutamakan dalam sidang Pasifik masalah papua yang dibahas , sudah diambang pintu untuk kami bebas dan sudah hampir saatnya untuk kita berpisah , kemasilah barang-barangmu mulai dari sekarang , pulangkanlah keluargamu dari sekarang sebab kami bosan dan najis dengan tingkah lakumu , kau adalah negara yang Demokratis tetapi mengapa kau melarang kami menyampaikan aspirasi kami dimuka umum , padahal dalam Hukum Ham telah tercatat Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dimuka umum , dan dalam UUD 1945 telah tercatat Kemerdekaan ialah hak segala bangsa tetapi mana buktinya semua hanya penipuan belaka demi mau melancarkan pembunuhan , penindasan dan perampokkan terhadap kami Kau menulis UUD and Pancasilamu hanya sebagai ilusi saja , dasar negara boneka , dunia sedang goyang karena umat ALLAH sedang di jajah , kami adalah fajar timur biarpun kami ditindas tetap kami akan perjuangkan nasib kami sendiri ,

 Free West Papua , Mati sekali Hidup Sekali 

Pembunuhan Sadis Tanpa Jejak Kini Terjadi

Mayat seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Dogiyai Siprianus Makai (40-an) thn ditemukan di got jalan masuk pasar baru Tokapo,Dogiyai, Papua setelah terpeleset masuk bersama motor yang di kendarainya.

Mayatnya telah ditarik dari dalam air ke darat. mayatnya di temukan pada hari Sabtu (11/02/2016) pukul 11.30 wit. Sedangkan motornya berpelat merah , belum di tarik dari dalam air, dalam keadaan nyala, hingga saat ini.

Kronologis singkatnya, ada tiga orang yakni Gery Goo, Andi Goo dan Yohanes Tebai yang hendak pulang dari acara di ekemanida ke Mauwa.

Setiba di dekat jalan masuk pasar baru Tokapo mereka melihat lampu kecil yang nyala. Setelah itu, mereka melihat lampu lalu mereka memasang senter dan lihat motor. Selanjutnya, seorang mayat ada di atas air.

Setelah itu, mereka jalan untuk berteriak, dan banyak orang kumpul dan mereka bawah naik dari air.

Selanjutnya, mayatnya di bawah pergi ke rumah sakit. Oleh DPRD Marselino Tekege dan polisi

Indonesia " STOP " Menipu Rakyat

Jakarta - Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) menuding pemerintah Indonesia melakukan kebohongan publik, terkait status keanggotaan ULMWP di organisasi negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

Salah seorang pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP, Markus Haluk menanggapi klaim Dirjen Asia Pasifik Afrika di Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, yang menyebut ULMWP gagal mendapatkan keanggotaan penuh di MSG. Markus menyebut, hingga kini belum ada kesepakatan dari MSG untuk menolak keanggotaan ULMWP dalam kelompok negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik tersebut. 

Selain itu, kata Markus, ULMWP juga masih terus melobi para petinggi MSG, untuk menjadi keanggotaan tetap. "Soal keanggotaan ULMWP, itu sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, tapi hingga kini belum ada kata sepakat. 

Jadi kami juga terus masih kerja. Pertemuan di Vanuatu pada Desember lalu, untuk melakukan Special Leader Summit (pertemuan tingkat tinggi), kami masih menunggu juga. 

Dengan begitu, kalau Pemerintah Indonesia mengatakan gagal, apanya yang gagal? Justru pemerintah lah yang gagal membendung gerakan Papua Barat di MSG. 

Kemudian, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pembohongan publik kepada rakyat Indonesia," ujarnya. 

Markus mengatakan negara-negara yang tergabung dalam MSG akan melangsungkan KTT pada Juni 2017. ULMWP masih memiliki hak untuk menghadiri acara dua tahunan itu, lantaran masih berstatus sebagai anggota peninjau (observer member). 

Ketua MSG, Manasye Sogavare telah melakukan tur setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu Papua Barat. Baca juga: Kemenlu Klaim ULMWP Gagal Jadi Anggota Penuh MSG Hadang Keanggotaan ULMWP di MSG, Ini yang Dilakukan Wiranto Pada Desember 2016, sejumlah menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG. Namun dalam pertemuan itu Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama tidak hadir. 

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya menyebut ULMWP gagal mendapatkan keanggotaan penuh di MSG. MSG merupakan kelompok negara-negara Kepulauan Pasifik. Empat negara menjadi anggota berdaulat penuh, yaitu Papua Nugini, Vanuatu, Solomon dan Fiji. Indonesia juga menjadi anggota dengan status associate member. 

Sedangkan kelompok dari Kaledonia Baru, yaitu Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis berstatus party. ULMWP juga menjadi anggota namun statusnya observer (anggota pemantau). 

Dua negara yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendukung UMLWP masuk menjadi anggota penuh MSG. Sementara, Fiji dan Papua Nugini mendukung Indonesia untuk menolak keanggotaan penuh ULMWP. 

Desra menyebut, di Subcommittee on Law and Institutional Issues di MSG tidak menyepakati pemberian status tersebut. Dengan begitu, kata Desra, ULMWP tetap akan menjadi anggota peninjau (observer member).

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/02/disebut-gagal-jadi-anggota-msg-ulmwp-pemerintah-indonesia-bohong.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1