Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan, Dainius Puras direncanakan mengunjungi Papua, 29-31 Maret 2017.
Rencana kedatangan Puras disambut baik legislator Papua, Laurensuz
Kadepa, anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum,
HAM dan Hubungan Luar Negeri.
Politisi Partai NasDem itu mengatakan, selama di Papua, Puras akan mengunjungi beberapa tempat.
"Saya minta pemerintah pusat memberikan akses yang luas kepada
pelapor khusus itu untuk bekerja lebih bebas tanpa intimidasi atau
apapun. Ini demi nama baik bangsa ini di mata dunia," kata Kadepa ketika
menghubungi Jubi, Senin (6/3/2017).
Ia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera
berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kunjungan pelapor
khusus PBB itu, dan pemerintah tidak menghalangi Puras ke Papua.
"Pesan saya untuk masyarakat Papua dan semua organisasi yang ada,
tetap menciptakan situasi yang aman. Pelapor khusus PBB ke Papua butuh
ketenangan. Butuh data dan ketenangan untuk melihat situasi Papua,"
ujarnya.
Sehari sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian
dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian
Warinussy meminta seluruh komponen rakyat Papua di tanah Papua
mempersiapkan diri menerima kehadiran pejabat PBB.
“Kedatangan kedua pelapor khusus PBB tersebut akan terkait erat
dengan situasi dan kondisi HAM yang terjadi di Tanah Papua. Data-data
teraktual sudah diterima baik secara langsung maupun melalui berbagai
jaringan advokasi HAM di seluruh dunia,” kata Yan Christian Warinussy.
Warinussy menjelaskan kedatangan kedua pelapor khusus PBB tersebut
harus disambut dan disiapkan dengan baik oleh semua komponen rakyat
Papua.
Warinussy mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses yang
seluas-luasnya bagi kedua pelapor khusus PBB tersebut untuk bertemu
dengan seluruh komponen rakyat sipil (adat) dan para korban pelanggaran
HAM serta berbagai institusi yang terkait di Tanah Papua.
Pekan lalu, kepada Jubi di Jenewa, asisten pelapor khusus bidang
kesehatan, Dolores Infante menyampaikan kedatangan pelapor khusus antara
lain akan mengunjungi pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum.
"Kesehatan ibu dan neomaternal, kesehatan anak-anak, sistem
imunisasi, kesehatan mental dan emosional merupakan bagian yang penting
dalam kunjungan ini," kata Dolores.
Dainius Puras dan Dolores dijadwalkan bertemu dengan kelompok masyarakat
sipil Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Maret. Lalu berkunjung ke
Papua pada tanggal 29-31 maret dan lalu kembali ke Jakarta.
Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa, Irwansyah Mukhlis,
mengatakan kunjungan Pelapor Khusus ini merupakan komitmen Indonesia
untuk memperbaiki situasi Hak Asasi Manusia di Papua sekaligus
menunjukkan kepada PBB, Indonesia bisa bekerjasama dalam prosedur dan
mekanisme yang dimiliki oleh PBB.
“Kalau kunjungan pelapor khusus ini aman dan lancar, berikutnya bisa
kita undang lagi pelapor khusus lainnya untuk dating ke Papua,” kata
Irwansyah.
Sejak tahun 2000, dua pelapor khusus telah datang berkunjung ke
Papua. Pada tahun 2007, Hina Jilani, pelapor khusus PBB untuk Pembela
HAM berkunjung ke Papua. Ia sempat bertemu dengan komunitas masyarakat
sipil Papua dan korban-korban pelanggaran HAM di Papua. Lalu pada tahun
2008, Manfred Nowak, pelapor khusus PBB bidang penyiksaan berkunjung ke
Papua dan menemui beberapa korban penyiksaan.
Meski demikian, tidak semua pelapor khusus yang ingin berkunjung ke
Papua diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Dua pelapor khusus yang tidak
mendapatkan izin berkunjung ke Papua dalah David Kaye, pelapor khusus
bidang kebebasan berskpresi pada tahun 2015 dan Frank LaRue, pelapor
khusus bidang yang sama pada tahun 2013. (*)
http://tabloidjubi.com/artikel-4326-pelapor-khusus-pbb-untuk-kesehatan-akan-ke-papua-akhir-maret.html
Rabu, 08 Maret 2017
Senin, 06 Maret 2017
Evidence of Violence by Indonesia Militerism to West Papua People (BUKTI KEKERASAN INDONESIA TERHADAP PAPUA)
Violence against people of Papua are becoming increasingly, the violence typically occurs among adolescents / youth where as the backbone of the nation of Papua.
Now the day to day life did not feel pleasant and peaceful as it should be free in the land of his ancestors, space to move increasingly limited, mouth always was silenced for the muzzle, hot iron and rattan rope
Have been killed and many now live in the sheets family name and history as a nation that is fair and equitable to the dignity as well as other nations around the world.
Some evidence I upload the photos that have this as evidence of a million human rights violations have been made by Indonesia to the people of Papua.
we also want to live, we also want to be free we also want to build our own nation as nations - other nations in the world.
We are brothers and sisters listen to the cries and screams of the Papuan nation and get on to others so that every person and of the heart open to discuss the issue of Papua in the International Agenda in order to encourage problem solving Papua Namely REFERENDUM.
Now the day to day life did not feel pleasant and peaceful as it should be free in the land of his ancestors, space to move increasingly limited, mouth always was silenced for the muzzle, hot iron and rattan rope
Have been killed and many now live in the sheets family name and history as a nation that is fair and equitable to the dignity as well as other nations around the world.
Some evidence I upload the photos that have this as evidence of a million human rights violations have been made by Indonesia to the people of Papua.
we also want to live, we also want to be free we also want to build our own nation as nations - other nations in the world.
We are brothers and sisters listen to the cries and screams of the Papuan nation and get on to others so that every person and of the heart open to discuss the issue of Papua in the International Agenda in order to encourage problem solving Papua Namely REFERENDUM.
Kekerasan terhadap orang papua
semakin hari makin meningkat , kekerasan tersebut biasanya terjadi dikalangan
remaja / pemuda yang mana sebagai tulang punggung Bangsa Papua .
Kini hari kehari hidupun tak
terasa menyenangkan dan damai sebagaimana harus bebas ditanah leluuhurnya
, ruang gerak untuk beraktivitas semakin
terbatas , mulut selalu terbungkam untuk oleh moncong senjata , besi panas dan
tali rotan
Telah banyak sudah yang dibunuh
dan kini tinggal nama dilembaran keljuarga dan sejarah sebagai sebuah bangsa
yang adil dan bermatabat serta merata dengan bangsa lain diseluruh dunia.
Beberapa bukti foto yang telah
aku uploadkan ini menjadi barang bukti dari sejuta pelanggaran HAM yang telah
dilakukan indonesia kepada orang papua.
kami juga mau hidup , kami juga mau bebas kami juga ingin membanngun bangsa kami sendiri seperti bangsa - bangsa lain di belahan dunia .
kami juga mau hidup , kami juga mau bebas kami juga ingin membanngun bangsa kami sendiri seperti bangsa - bangsa lain di belahan dunia .
Mohon saudara-saudari
dengarkanlah tangisan dan jeritan bangsa Papua ini dan teruskanlah kepada
sesama agar setiap orang dan negara membuka hati untuk membicarakan masalah
Papua di Internasional guna mendorong Agenda penyelesaian masalah Papua Yaitu
REFERENDUM .
Jumat, 24 Februari 2017
Sewaktu-Waktu, AS Telah Siap Kirim Pasukan untuk Memerdekakan Papua
INDOSEJATI- Asing akan tetap melibatkan diri dengan urusan Papua. Itulah yang menjadi perhatian Hariyadi Wirawan ketika diwawancarai itoday.
Asing terlibat karena persoalan Papua tidak pernah selesai, tutur pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia ini.
Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang, jelas mengikuti skenario kemerdekaan Kosovo, yang berhasil memerdekakan dirinya dengan bantuan lembaga internasional. Hal ini terlihat dengan didaftarkannya kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jika asing melihat masalah Papua sebagai sebuah isu internasional yang hangat, dan menganggap Indonesia tidak peduli. Maka kesempatan Papua untuk merdeka akan semakin besar, jelasnya.
Hariyadi mengingatkan, keberadaan AS di Darwin, Australia, walau sebenarnya adalah untuk membendung Cina, tetapi jika masalah Papua semakin memanas, dan memperoleh pengakuan lembaga internasional sebagai sebuah negara merdeka, maka pangkalan AS di Darwin akan menjadi pangkalan yang bersifat multifungsi.
AS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menolak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak, kata Hariyadi.
Apa yang dikatakan Hariyadi mengenai ancaman pangkalan AS di Darwin memang tidak bisa dianggap enteng. Sebab posisi Darwin sangat untuk mendukung posisi AS di ASEAN dan Laut Cina Selatan, atas Cina dan Rusia.
Tidak hanya itu, posisi Darwin juga memudahkan AS untuk mengirimkan pasukannya dengan menggunakan kapal selam dan kapal induk, ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia Pasifik.
Bagi Hariyadi, alasan mengapa masalah Papua tidak pernah selesai, karena pemerintah selalu menggunakan cara represif dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan cara pendekatan lainnya kurang maksimal, sebab tim yang dibentuk selalu saja tidak bekerja dengan semestinya.
Selasa, 21 Februari 2017
Surat Untuk Presiden AS
A letter to President of United states Donal Trumb
Hello Ms Trumb , Have a nice Day , We the people of West Papua Greetings to you on your chosen like as President.
You Garden of PT Freeport Mc Moran in Papua at Timika Regency is a place to build murdered , tortured and Raped by militerisme Indonesia to our people without wrong anything.
So now we wanna you take back you Permit efforts from Here and close it , cause along time we people were suffering in our motherland.
Close Freeport and give our Rights , Papuans people never free in everything we do , soon make REFERENDUM again on the land of West Papua cause just It is A solution of Democratic west Papua
We always against Indonesia Government because no same with our want..
FREE WEST PAPUA
LAWAN LAWAN LAWAN LAWAN
Salam Revolusi
Salam Juang
Salam Koteka
Salam Generasi Terlantar ( Getar )
Hello Ms Trumb , Have a nice Day , We the people of West Papua Greetings to you on your chosen like as President.
You Garden of PT Freeport Mc Moran in Papua at Timika Regency is a place to build murdered , tortured and Raped by militerisme Indonesia to our people without wrong anything.
So now we wanna you take back you Permit efforts from Here and close it , cause along time we people were suffering in our motherland.
Close Freeport and give our Rights , Papuans people never free in everything we do , soon make REFERENDUM again on the land of West Papua cause just It is A solution of Democratic west Papua
We always against Indonesia Government because no same with our want..
FREE WEST PAPUA
LAWAN LAWAN LAWAN LAWAN
Salam Revolusi
Salam Juang
Salam Koteka
Salam Generasi Terlantar ( Getar )
Minggu, 12 Februari 2017
'' Usir '' Indonesia Pulang
kami tak tahu cara untuk berjuang and bersuara. tetapi kau selalu memberi petunjuk mendorong kami untuk selalu bersuara dan berjuang terimakasih negara tetangga indonesia , karena dengan doronganmu seluruh pelosok tanah air sedang memerhatikan masalah Papua , sehingga yang diutamakan dalam sidang Pasifik masalah papua yang dibahas , sudah diambang pintu untuk kami bebas dan sudah hampir saatnya untuk kita berpisah , kemasilah barang-barangmu mulai dari sekarang , pulangkanlah keluargamu dari sekarang sebab kami bosan dan najis dengan tingkah lakumu , kau adalah negara yang Demokratis tetapi mengapa kau melarang kami menyampaikan aspirasi kami dimuka umum , padahal dalam Hukum Ham telah tercatat Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dimuka umum , dan dalam UUD 1945 telah tercatat Kemerdekaan ialah hak segala bangsa tetapi mana buktinya semua hanya penipuan belaka demi mau melancarkan pembunuhan , penindasan dan perampokkan terhadap kami Kau menulis UUD and Pancasilamu hanya sebagai ilusi saja , dasar negara boneka , dunia sedang goyang karena umat ALLAH sedang di jajah , kami adalah fajar timur biarpun kami ditindas tetap kami akan perjuangkan nasib kami sendiri ,
Free West Papua , Mati sekali Hidup Sekali
Free West Papua , Mati sekali Hidup Sekali
Pembunuhan Sadis Tanpa Jejak Kini Terjadi
Mayat seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Dogiyai Siprianus Makai (40-an) thn ditemukan di got jalan masuk pasar baru Tokapo,Dogiyai, Papua setelah terpeleset masuk bersama motor yang di kendarainya.
Mayatnya telah ditarik dari dalam air ke darat. mayatnya di temukan pada hari Sabtu (11/02/2016) pukul 11.30 wit. Sedangkan motornya berpelat merah , belum di tarik dari dalam air, dalam keadaan nyala, hingga saat ini.
Kronologis singkatnya, ada tiga orang yakni Gery Goo, Andi Goo dan Yohanes Tebai yang hendak pulang dari acara di ekemanida ke Mauwa.
Setiba di dekat jalan masuk pasar baru Tokapo mereka melihat lampu kecil yang nyala. Setelah itu, mereka melihat lampu lalu mereka memasang senter dan lihat motor. Selanjutnya, seorang mayat ada di atas air.
Setelah itu, mereka jalan untuk berteriak, dan banyak orang kumpul dan mereka bawah naik dari air.
Selanjutnya, mayatnya di bawah pergi ke rumah sakit. Oleh DPRD Marselino Tekege dan polisi
Jumat, 10 Februari 2017
Indonesia " STOP " Menipu Rakyat
Jakarta - Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) menuding pemerintah Indonesia melakukan kebohongan publik, terkait status keanggotaan ULMWP di organisasi negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).
Salah seorang pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP, Markus Haluk menanggapi klaim Dirjen Asia Pasifik Afrika di Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, yang menyebut ULMWP gagal mendapatkan keanggotaan penuh di MSG. Markus menyebut, hingga kini belum ada kesepakatan dari MSG untuk menolak keanggotaan ULMWP dalam kelompok negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik tersebut.
Selain itu, kata Markus, ULMWP juga masih terus melobi para petinggi MSG, untuk menjadi keanggotaan tetap. "Soal keanggotaan ULMWP, itu sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, tapi hingga kini belum ada kata sepakat.
Jadi kami juga terus masih kerja. Pertemuan di Vanuatu pada Desember lalu, untuk melakukan Special Leader Summit (pertemuan tingkat tinggi), kami masih menunggu juga.
Dengan begitu, kalau Pemerintah Indonesia mengatakan gagal, apanya yang gagal? Justru pemerintah lah yang gagal membendung gerakan Papua Barat di MSG.
Kemudian, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pembohongan publik kepada rakyat Indonesia," ujarnya.
Markus mengatakan negara-negara yang tergabung dalam MSG akan melangsungkan KTT pada Juni 2017. ULMWP masih memiliki hak untuk menghadiri acara dua tahunan itu, lantaran masih berstatus sebagai anggota peninjau (observer member).
Ketua MSG, Manasye Sogavare telah melakukan tur setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu Papua Barat. Baca juga: Kemenlu Klaim ULMWP Gagal Jadi Anggota Penuh MSG Hadang Keanggotaan ULMWP di MSG, Ini yang Dilakukan Wiranto Pada Desember 2016, sejumlah menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG. Namun dalam pertemuan itu Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama tidak hadir.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya menyebut ULMWP gagal mendapatkan keanggotaan penuh di MSG. MSG merupakan kelompok negara-negara Kepulauan Pasifik. Empat negara menjadi anggota berdaulat penuh, yaitu Papua Nugini, Vanuatu, Solomon dan Fiji. Indonesia juga menjadi anggota dengan status associate member.
Sedangkan kelompok dari Kaledonia Baru, yaitu Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis berstatus party. ULMWP juga menjadi anggota namun statusnya observer (anggota pemantau).
Dua negara yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendukung UMLWP masuk menjadi anggota penuh MSG. Sementara, Fiji dan Papua Nugini mendukung Indonesia untuk menolak keanggotaan penuh ULMWP.
Desra menyebut, di Subcommittee on Law and Institutional Issues di MSG tidak menyepakati pemberian status tersebut. Dengan begitu, kata Desra, ULMWP tetap akan menjadi anggota peninjau (observer member).
Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/02/disebut-gagal-jadi-anggota-msg-ulmwp-pemerintah-indonesia-bohong.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1
Salah seorang pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP, Markus Haluk menanggapi klaim Dirjen Asia Pasifik Afrika di Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, yang menyebut ULMWP gagal mendapatkan keanggotaan penuh di MSG. Markus menyebut, hingga kini belum ada kesepakatan dari MSG untuk menolak keanggotaan ULMWP dalam kelompok negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik tersebut.
Selain itu, kata Markus, ULMWP juga masih terus melobi para petinggi MSG, untuk menjadi keanggotaan tetap. "Soal keanggotaan ULMWP, itu sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, tapi hingga kini belum ada kata sepakat.
Jadi kami juga terus masih kerja. Pertemuan di Vanuatu pada Desember lalu, untuk melakukan Special Leader Summit (pertemuan tingkat tinggi), kami masih menunggu juga.
Dengan begitu, kalau Pemerintah Indonesia mengatakan gagal, apanya yang gagal? Justru pemerintah lah yang gagal membendung gerakan Papua Barat di MSG.
Kemudian, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pembohongan publik kepada rakyat Indonesia," ujarnya.
Markus mengatakan negara-negara yang tergabung dalam MSG akan melangsungkan KTT pada Juni 2017. ULMWP masih memiliki hak untuk menghadiri acara dua tahunan itu, lantaran masih berstatus sebagai anggota peninjau (observer member).
Ketua MSG, Manasye Sogavare telah melakukan tur setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu Papua Barat. Baca juga: Kemenlu Klaim ULMWP Gagal Jadi Anggota Penuh MSG Hadang Keanggotaan ULMWP di MSG, Ini yang Dilakukan Wiranto Pada Desember 2016, sejumlah menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG. Namun dalam pertemuan itu Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama tidak hadir.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya menyebut ULMWP gagal mendapatkan keanggotaan penuh di MSG. MSG merupakan kelompok negara-negara Kepulauan Pasifik. Empat negara menjadi anggota berdaulat penuh, yaitu Papua Nugini, Vanuatu, Solomon dan Fiji. Indonesia juga menjadi anggota dengan status associate member.
Sedangkan kelompok dari Kaledonia Baru, yaitu Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis berstatus party. ULMWP juga menjadi anggota namun statusnya observer (anggota pemantau).
Dua negara yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendukung UMLWP masuk menjadi anggota penuh MSG. Sementara, Fiji dan Papua Nugini mendukung Indonesia untuk menolak keanggotaan penuh ULMWP.
Desra menyebut, di Subcommittee on Law and Institutional Issues di MSG tidak menyepakati pemberian status tersebut. Dengan begitu, kata Desra, ULMWP tetap akan menjadi anggota peninjau (observer member).
Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/02/disebut-gagal-jadi-anggota-msg-ulmwp-pemerintah-indonesia-bohong.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1
Sabtu, 04 Februari 2017
Inggris Tawarkan Beasiswa Untuk anak - anak Papua
Suasana Pertemuan Staf Kedubes Inggris dengan Pemerintah Provinsi Papua |
"Tentunya mereka akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah Inggris,
kedepan ada perhatian serius dari pihaknya terkait masalah pendidikan di Papua," kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Staf Kedutaan Besar Inggris, di Jayapura, Selasa (31/1/2017).
Menurut Sekda selama ini sudah ada kerjasama pendidikan dengan pemerintah Inggris melalui Biro Sumber Daya Manusia (beasiswa), namun program yang kali ini ditawarkan berbeda, karena pembiayaannya ditanggung pemerintah Inggris. "Tidak ada penentuan kuota, karena masih akan dilihat mengingat ini baru penjajakan awal.
Dari Dinas Pendidikan selanjutnya akan berkoordinasi untuk bagaimana aplikasinya nanti," ujarnya. Sementara itu, Juru Bicara Kedubes Inggris, Faye Belhis mengatakan kunjungan Kedutaan Besar Inggris ke Papua dan Papua Barat untuk mempromosikan hubungan Inggris-Indonesia, termasuk kerjasama pendidikan dan untuk memahami lebih jauh perkembangan isu-isu sosial dan politik terkini. "Kami akan bertemu dengan beberapa pemangku kebijakan dari pemerintah provinsi, kepolisian dan pejabat-pejabat lainnya," kata Faye.
Untuk pendidikan, ujar ia, pihaknya mempromosikan beasiswa Chevening yang merupakan program global dari pemerintah Inggris yang dibiayai oleh Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris (FCO) dan mitra organisasi lainnya. "Kami siap menyambut pelajar terbaik Papua dan Papua Barat untuk datang ke Inggris untuk belajar, baik melalui program beasiswa chevening maupun LPDP, demi membantu Papua mencapai potensi terbaiknya," tutupnya. Indonesia adalah negara penerima beasiswa terbesar ke-empat di dunia. Terdapat 70 beasiswa tersedia bagi masyarakat Indonesia. (*)
Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/01/inggris-tawarkan-beasiswa-untuk-anakanak-papua.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Tanah '' Ibu '' Sumber Kehidupan
Tanah didalam kalangan masyarakat Papua biasanya diartikan / dimaknai sebagai "IBU " yang berarti sumber kehidupan .
dalam kehidupan tidak hanya memiliki arti ekomomi saja layaknya seorang ibu memelihara anak-anaknya
tanah ini memberikan segala sesuatu yang mejadi dasar-dasar bagi kehidupan.
Mulai dari segi ekonomi , budaya , sosial , kekerabatan , spiritual dan perasaan nyaman serta aman , yang tidak bisa begitu saja dan tak mungkin terukur serta tergantikan oleh uang .
hidup kebudayaan manusia yang terbentuk dari interaksi / komunikasi manusia dengan lingkungannya tidak bisa serta merta dihancurkan dan dinilai dengan uang , ada hal-_hal lain yang muncul bukan karena uang tetapi karena ada tanah dan lingkungannya.
Ketika kita dengan mudah memperjual belikan tanah , kita cenderung melupakn dimensi lain selain ekonomi .
kita melupakan ikatan kita dengan tanah / alam , kita melupakan bahwa tanah ialah " ibu " manusia. Kita melupakan bahwa tanah ialah sumber kepercayaan manusia
Bagaimana bisa kalau tanah menjadi sumber kehidupan manusia kalau kita menjual permeter tanah dengan uang Rupiah ,? Maka , masuk akan jika masyarakat asli terus menuntut untuk diakui ikatan mereka dengan tanahnya , agar masyarakan mulai ingat bahwa tanah adalah sumber kehidupan yang tidak bisa di kurangi nikainnya dengan ukuran ekonomis belaka
ingat menjual tanah berarti menjual harga diri sendiri dan hidup ini bukan dari hasi jual tanah tetapi dari hasil olah tanah.......!!!!!
Kebenaran Dibalik Terali Bes
Kebenaran adalah sesuatu hal yang tak dapat dipersalahkan dan dapat menciptakan tali persatuan dan keadilan demi menuju sebuah tujuan yang aman dan damai dimana setiap insan berada.
Pemerintah indomie menciptakan UUD dan PANCASILA guna menciptakan kebenaran di muka masyarakat untuk ditaati serta diterpakan dalam kehidupan sehari - hari.
namun pelaksana serta penegak aturan tersebut pun malah menjadi pelaku pelanggaran aturannya .
Sistem pemerintahan indomie yang sedang dijalankan ialah X Aturan demi mewujudkan apa yang diinginkannya walaupun itu hanya untuk sesaat.
khususnya tanah Papua para Penegak Kebenaran yang bersuara demi menegakkan kebenaran yang sedang diinjak oleh penjajah malah ditangkap , disiksa and dibunuh serta diperlakukan bagaikan binatang buruan dan sampah jalanan.
Kebenaran di pemerintahan Indomie Selalu dibungkam dan dibuang jauh atau didiamkan untuk sementara guna menutup malu akan semua yang telah penjajah lakukan.
Wahai para pejuang , kini kalian dibalik terali besi demi memperjuangkan kebenaran ditanah kami , biarlah kebenaran itu menjadi satu dengan dirimu agar kelak kalian dapat mengeluarkan kami dari penindasan.
Sebab ada tertulis " KEBENARAN YANG MEMERDEKAKAN " pada YOHANES 8 .32-33 yang berbunyi " Dan kamu akan mengetahui kebenaran , dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu " maka salam juang para pejuangku sebab kalianlah penyambung lidah Tuhan yang sebenarnya.
Salam Juang
Salam Revolusi
Kita Harus mengakhiri
Kita Harus mengakhiri
100% Lawan.........!
Langganan:
Postingan (Atom)